Subulussalam – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mengadakan pelatihan Kependudukan Dan Administarasi Desa melalui Sistem Informasi Desa (OpenSID) bagi perangkat desa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan partisipasi penuh dari seluruh perangkat desa.Senin 30 Desember 2024

Pelatihan yang dilaksanakan 1 hari dengan narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil Kota Subulussalam Ruslan,SH.I,MM dan Tim SIDes Cipare-Pare Muslih Ramin Kegiatan ini adalah bagian dari inisiatif pemerintah desa untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Sekretaris Ansyahrial menyatakan, "Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam menggunakan teknologi informasi. Dengan OpenSID, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, transparan, dan akurat." Ungkap Ansyahrial.

Ansyahrial juga merupakan Kepala Kampong Pegayo mengatakan bahwa Dana untuk pelatihan ini diambil dari Dana Desa Tahap II khususnya dari pos anggaran Pengembangan Informasi Desa. Ini menunjukkan komitmen desa dalam mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan kapasitas teknologi dan informasi.

OpenSID adalah sistem informasi desa yang memungkinkan pengelolaan data dan administrasi desa secara digital. Melalui pelatihan ini, perangkat desa diharapkan dapat menguasai penggunaan OpenSID untuk berbagai keperluan administrasi seperti pendataan penduduk, pelayanan surat-menyurat, serta monitoring program dan kegiatan desa.

Seorang perangkat desa peserta pelatihan, Dahliani Kaur Umum dan Pelayanan Desa Subulussalam Timur menyampaikan, "Pelatihan ini sangat membantu kami memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Kami belajar banyak tentang bagaimana mengelola data desa secara lebih efektif." ujarnya.

Dengan terlaksananya pelatihan ini, Desa Subulussalam Timur dan Wilayah Kecamatan Simpang Kiri berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam bidang teknologi informasi juga diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.