Subulussalam – Kepala Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Wahda, SE, mengusulkan agar Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengalokasikan bantuan khusus bagi seluruh pemerintah gampong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Menurut Wahda, sudah saatnya pemerintah gampong mendapatkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Aceh. Ia mengusulkan agar setiap gampong memperoleh bantuan sebesar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

"Provinsi Aceh memiliki 6.497 gampong yang tersebar di 289 kecamatan, meliputi 18 kabupaten dan 5 kota. Gampong merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, kami berharap Pemerintah Aceh dan DPRA dapat memberikan dukungan nyata melalui kebijakan penganggaran di APBA maupun Dana Otonomi Khusus Aceh," kata Wahda, Jumat (3/7/2026).

Ia menilai pemerintah desa selama ini masih membutuhkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah provinsi agar program-program pembangunan di tingkat gampong dapat berjalan lebih optimal.

Wahda juga berharap usulan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Aceh pada tahun anggaran mendatang. Menurutnya, perhatian terhadap desa tidak cukup hanya diwujudkan melalui kunjungan saat momentum politik.

"Kami berharap perhatian kepada pemerintah gampong tidak hanya muncul menjelang Pilkada maupun Pileg. Setelah pesta demokrasi usai, desa juga tetap membutuhkan dukungan nyata. Karena itu kami meminta Pemerintah Aceh dan DPRA mengakomodasi aspirasi ini dalam kebijakan anggaran," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur gampong, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Wahda berharap usulan ini mendapat perhatian dari Gubernur Aceh dan seluruh anggota DPRA agar keberadaan ribuan gampong di Aceh memperoleh dukungan yang lebih proporsional sesuai perannya sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan.

"Harapan kami sederhana, pemerintah desa diberikan ruang dan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan benar-benar dimulai dari gampong. Dengan demikian, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh," tutupnya.(tim)